GELAR LK III, BADKO HMI JABAR USUNG KONSEP BACK TO SOCIETY

By: RISDEM on October 09, 2023 / comment : 0 Wilayah

RISDEM, Bandung - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat Menegaskan perannya dalam membangun dan mengabdi kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Latihan Kader (LK) III/ Advance Training  Batch 3 yang diselenggarakan di aula Kantor Desa Ciluluk,  Kabupaten Bandung (9-15/10/2023) yang mengusung konsep 'HMI Back to Society'. 

Ketua Panitia pelaksana, Agus Riyanto, menjelaskan bahwa persiapan kegiatan ini dimulai dengan tahap seleksi pada tanggal 6-8 Oktober, sementara forum berlangsung dari tanggal 9 hingga 15 Oktober 2023.

Dalam konteks LK III, tujuannya adalah "Menghasilkan calon pemimpin yang mampu mengimplementasikan gagasan konseptual dengan profesionalisme dalam mempromosikan perubahan sosial," kata Agus.

Firman Nasution, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, menyoroti pentingnya kegiatan ini sebagai upaya untuk menggerakkan para kader HMI agar lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat. Sebelumnya, kader HMI cenderung terfokus di lingkungan elit dan pelatihan dalam ruangan ber-AC. Namun, saat ini, HMI ingin melibatkan diri langsung di lapangan, berkolaborasi dengan masyarakat, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di desa, bahkan dalam konteks LK III ini para peserta tinggal di rumah-rumah warga untuk menyerap harapan serta keluh-kesah masyarakat. 

Firman Nasution juga menekankan bahwa ini adalah pelaksanaan ketiga dari Advance Training dalam kepemimpinannya. Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, peran serta kader HMI sangat vital. Mereka memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dengan tindakan nyata dan menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkualitas.

Kepemimpinan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan teknologi, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu global menjadi fokus utama dalam pelatihan Advance Training LK III ini.

Mamat Rahmat, dari Biro Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga memberikan apresiasi kepada kader HMI karena kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, terutama dalam menghadapi inovasi teknologi yang memiliki dampak signifikan pada visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Advance Training ini diikuti oleh 24 peserta yang berhasil melewati seleksi ketat, mewakili berbagai Badko HMI di seluruh Nusantara.

Salahsatu peserta, Edwin Nursalam, mengapresiasi konsep pelaksanaan LK III kali ini yang mengusung konsep 'menyatu dengan Masyarakat', menurutnya hal ini penting guna menegaskan peran HMI yang selalu ada untuk masyarakat. 

"HMI adalah akronim dari Himpunan Mahasiswa Islam, namun 'saking' dekatnya dengan masyarakat Jenderal Soedirman sampai menyebut HMI sebagai Harapan Masyarakat Indonesia, dan semoga dengan konsep LK III back to Society ini semakin menguatkan ucapan sang jenderal" Tutup Edwin. (rsdm / adm) 

RISDEM Berbagi Qurban Idul Adha 1444 H: Menyalurkan Qurban Kepada Masyarakat Cianjur

By: RISDEM on June 29, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Cianjur - Dalam memperingati Idul Adha 1444 H, RISDEM Institute Jawa Barat menggelar kegiatan yang bertajuk "RISDEM Berbagi Qurban". Kegiatan ini merupakan bentuk pengejawantahan rasa syukur dan kepedulian RISDEM kepada masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Cianjur. Berlokasi di sekitaran sekretariat RISDEM Institute Jawa Barat, kegiatan ini sukses dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023.

Kegiatan ini melibatkan kerjasama antara RISDEM dan pemuda setempat. Bekerja sama dengan pemuda lokal tidak hanya membantu dalam proses distribusi hewan qurban, tetapi juga mendekatkan RISDEM dengan komunitas sekitar, memperkuat jalinan ukhuwah, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

Sumber dana kegiatan ini berasal dari para Mudhohi yang dengan ikhlas mempercayakan proses penyembelihan serta distribusi hewan qurban mereka kepada RISDEM. Kesediaan para Mudhohi menjadi tonggak utama dalam terlaksananya kegiatan ini, memastikan bahwa manfaat yang diberikan bisa mencapai masyarakat yang lebih luas lagi.

Target dari kegiatan "RISDEM Berbagi Qurban" ini adalah dapat menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Cianjur. RISDEM berharap, melalui kegiatan ini, hikmah dan makna qurban dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara RISDEM, pemuda setempat, dan masyarakat Cianjur.

Harapan lain yang ingin dicapai RISDEM melalui kegiatan ini adalah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Dengan kegiatan ini, RISDEM berusaha mengajak semua pihak untuk turut serta dalam berbagi kebahagiaan dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Kegiatan "RISDEM Berbagi Qurban Idul Adha 1444 H" ini menjadi bukti nyata dari komitmen RISDEM dalam berkontribusi kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, keikhlasan, dan gotong royong, RISDEM berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari berbagai kegiatan sosial lainnya yang akan terus menerus diselenggarakan demi kesejahteraan masyarakat sekitar. (RSDM / adm)

Beberapa dokumentasi kegiatan:

PERTEGAS KOMITMEN BELA NEGARA, RISDEM HADIRI JAMBORE ORMAS JAWA BARAT

By: RISDEM on June 27, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Dalam rangka penguatan nilai kebangsaan serta sinergitas dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Organisasi Masyarakat, Bakesbangpol Jabar melaksanakan Jambore Ormas yang mengangkat tema “Membangun Sikap Bela Negara untuk meningkatkan Sinergitas dalam Upaya Mewujudkan Kondusifitas jelang Pemilu 2024”.

Dalam kegiatan yang berlangsung 26-27 Juni 2023 tersebut, RISDEM mengirimkan dua peserta utusan guna mengikuti acara yang berlokasi di Depo Pendidikan Bela Negara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat tersebut. Acara dihadiri oleh 80 peserta dari berbagai organisasi di Jawa Barat. Acara Jambore dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Jabar, Iip Hidajayat, dalam sambutannya, Iip Hidajat mengingatkan pentingnya nilai cinta tanah air dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi tahun politik, perlu sinergitas dan kondusifitas dari semua pihak guna menjaga keamanan stabilitas politik terutama di wilayah Jawa Barat.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Jambore Ormas ini menekankan tentang penanaman bela negara, wawasan kebangsaan, dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selain daripada materi-materi tersebut, untuk memperkuat ikatan antar peserta, diadakan outbound, serta api unggun.

RISDEM mengapresiasi kegiatan Jambore Ormas yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Jabar tahun ini, kami berharap Jambore Ormas memilki rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, baik berupa monitoring, pendampingan, maupun rencana tindak lanjut yang jelas bagi para peserta, sehingga efek yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan semakin berdampak luas. (RSDM / adm)

SERAHKAN LAPORAN PERKEMBANGAN ORGANISASI, RISDEM PERKUAT KONTRIBUSI UNTUK JAWA BARAT

By: RISDEM on June 23, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung, - RISDEM Jabar serahkan laporan perkembangan kegiatan organisasi ke Bakesbangpol Jawa Barat (15/6/2023). Selain merupakan salahsatu ‘kewajiban’ administratif setelah dikeluarkannya registrasi pelaporan ormas di Jawa Barat, hal ini merupakan salahsatu kontribusi nyata RISDEM untuk masyarakan dan pemprov Jawa Barat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam enam bulan terakhir, RISDEM Jabar melaksanakan tujuh kegiatan bersifat eksternal, baik berupa diskusi terbuka, seminar, pelatihan, dan bantuan sosial. Dari semua kegiatan tersebut muncul rekomendasi kegiatan yang ditembuskan kepada pihak terkait, dengan harapan bisa menjadi alternatif kebijakan untuk melaksanakan akselarasi di Jawa Barat.

Selain daripada itu, RISDEM Jabar perkuat internal organisasi melalui pembentukan empat cabang baru di kabupaten kota di Jawa Barat, peningkatan SDM organisasi melalui pelatihan dan seminar terbuka, serta perkuat aspek administrasi lembaga.

Ketua RISDEM Jabar, Fikri Audah NSY, menyampaikan bahwa perkembangan organisasi dalam enam bulan terakhir sangat positif, diharapkan mampu mencapai level lebih baik pada semester selanjutnya.

“Kami bersyukur atas capaian organisasi dalam enam bulan pertama ini sangat positif, tentu ini adalah kontribusi bersama dari seluruh anggota organisasi, baik pengurus provinsi maupun pengurus Cabang Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya, Fikri mengharapkan RISDEM mampu lebih progres dalam enam bulan kedepan, terutama dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan isu-isu aktual di Jawa Barat. “Ya, tentu saja RISDEM harus lebih meningkatkan kontribusi untuk masyarakat Jawa Barat.” (RSDM / adm)

KONTRIBUSI UNTUK JAWA BARAT, RISDEM ADAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI CIANJUR

By: RISDEM on April 20, 2023 / comment : 0 Wilayah

GELAR DISKUSI, RISDEM PERTEGAS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PILIHAN TERBAIK

By: RISDEM on January 17, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung- Kembali menjalankan kerja organisasi, RISDEM gelar diskusi dengan tema “Tinjauan Sistem Pemilihan Kita Kedepan”. Tema diskusi yang diangkat terkait adanya uji materil terhadap UU no 7 tahun 2017 tentang sistem pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Setelah adanya Judicial Review yang dilakukan oleh 6 orang masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 November 2022 lalu, peta pemilihan legislatif kembali dinamis seiring dengan belum munculnya keputusan MK terkait JR tersebut.

Dalam sistem proporsional terbuka yang digunakan saat ini, Bacaleg berkesempatan lebih besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif karena pemenang kursi ditentukan oleh suara terbanyak, sedangkan dalam proporsional tertutup, pemilih hanya memilih Parpol sehingga penentuan pemenang kursi legislatif ditentukan oleh partai sesuai dengan no urut calon anggota legislatif.

Untuk mencari alternatif solusi, RISDEM menggelar diskusi dengan narasumber dari Bakesbangpol Jawa Barat (Herry P Sumbada), PWNU Jawa Barat (Dindin C Noordin), dan Suara Muhammadiyah (Rizki P Dewantoro). Sebelumnya, RISDEM mengundang perwakilan Parpol dari Gerindra, PKS, PDIP, dan Golkar, namun karna satu dua hal berhalangan hadir.

Dalam sesi diskusi, Bakesbangpol Jabar menyampaikan pada prinsipnya sebagai perwakilan dari pemerintah kami menunggu keputusan JR di MK terkait UU pemilu, apa yang sudah diputuskan maka itu yang akan kami jalankan. Selanjut, Herry menambahkan bahwa peran Parpol sangat besar dalam proses pendidikan politik, baik kepada masyarakat maupun internal. Proses kaderisasi di internal Parpol perlu ditingkatkan sehingga bisa menyuguhkan kader internal partai kepada masyarakat dengan kualitas terbaik.

Senada dengan Bakesbangpol Jabar, PWNU Jawa Barat, Dindin C Noordin, mengamini pernyataan bahwa kaderisasi di internal parpol perlu digerakan lebih massif, sehingga tercipta kader militan yang tidak mudah berganti partai demi mencapai tujuan. Selain daripada itu, Dindin juga menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama bergerak pada ranah politik etik, bukan pada politik praktis. Apa yang ketua umum PBNU sampaikan terkait saran pemilihan legisatif dengan proporsional terbuka merupakan bagian dari politik etik kami, adapun ketetapan pemilihan kembali kepada kesepakatan bersama.

Kemudian, Rizki Putra Dewantoro, jurnalis Suara Muhammadiyah, sebagai narasumber memberikan pandangannya bahwa apa yang menjadi perdebatan saat ini merupakan hal yang sehat dalam iklim demokrasi. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah telah memberikan rekomendasi Muktamar terkait sistem pileg yaitu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas. Hal ini juga sejalan dengan hasil kajian tim Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) Muhammadiyah bahwa proporsional terbuka Sebagian bisa menjadi jalan tengah dari perdebatan ini. Sebagai penutup, Rizki memberikan gambaran bahwa kedua ormas besar di Indonesia, NU serta Muhammadiyah telah selesai melaksanakan muktamar beberapa waktu lalu dengan aman. Hal ini semoga bisa memberikan inspirasi untuk pemilihan di 2024 mendatang berjalan dengan aman dan lancar. (adm / RSDM)

Untuk menyaksikan tayangan ulang diskusi silahkan klik tautan berikut ini.

RISDEM DUKUNG PERAN INSPEKTORAT JABAR DALAM MENJAGA KEUANGAN DAERAH DAN TINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT

By: RISDEM on January 06, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, BANDUNG- Kembali melaksanakan kerja organisasi, RISDEM berdiskusi bersama Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait peran dan fungsi lembaga dalam mendukung pemerintahan Provinsi Jawa Barat (5/1). Hadir sebagai narasumber, Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum. Inspektur Jawa Barat. Tema yang diusung adalah tentang peran Inspektorat Jawa Barat dalam mendukung Visi Misi Gubernur Jabar Juara Lahir Batin.

Direktur RISDEM, Fikri Audah NSY, menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki banyak lembaga diluar Dinas. Salahsatu yang memiliki peran penting adalah Inspektorat Daerah, Fikri meyampaikan bahwa sebagai lembaga, perlu kiranya menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat, dari kajian kami, lembaga Inspektorat perlu lebih memunculkan keberadaannya serta meningkatkan peran dan fungsinya kepada masyarakat terutama dalam menerima laporan dari masyarakat terkait pelayanan yang ada di lingkungan pemprov Jawa Barat.

Inspektur Jawa Barat, Eni Rohyani, mengatakan bahwa Inspektorat bekerja dalam diam karena banyak kasus yang ditangani adalah maladministrasi, kelebihan pembayaran terkait anggaran, investigasi laporan, sampai kepada pembinaan. Hal ini menurut Eni memang bukan hal yang bisa dipublikasikan secara luas jika belum mencapai keputusan final hasil pemeriksaan.

Meskipun demikian, Inspektur Jabar ini melanjutkan, bahwa meskipun kami bekerja dalam diam tanpa pemberitaan, namun salahsatu kontribusi kami bagi pemerintahan Jawa Barat adalah didapatkannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebelas kali berturut-turut yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Eni menambahkan bahwa banyak kasus pungli terutama di lingkungan sekolah yang berhasil diselesaikan.

Selanjutnya, point penting dari hasil diskusi ialah bahwa, Inspektorat Jabar senantiasa bekerja sama dengan lembaga lain untuk menjaga pos keuangan sehingga tidak terjadi korupsi, diantaranya dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta BPK.

Sebagai penutup, Eni Rohyani menyampaikan pesan bagi para generasi muda yang memiliki idealisme dan semangat perubahan untuk bergabung dalam pemerintahan dan melakukan perubahan dari dalam, hal ini ia rasa sangat penting guna membawa angin segar perubahan yang berasal dari internal organisasi. (admin / RSDM).

RISDEM AJAK BNNP JABAR WASPADAI PEREDARAN NARKOTIKA DI JAWA BARAT

By: RISDEM on January 06, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, BANDUNG- Reform Institute for Civil Society and Democracy (RISDEM) telah menyelenggarakan  diskusi mingguan secara daring (29/12), yang membahas tentang "Dari Mana dan Kemana Peredaran Narkotika di Jawa Barat?". Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan peredaran narkotika di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Direktur RISDEM, Fikri Audah NSY, menyebutkan bahwa yang melatar belakangi dilaksanakannya diskusi ini berlandaskan pada beberapa kajian yang menyebutkan peredaran narkotika di dunia terus mengalami peningkatan terutama jenis opioid seperti heroin dan fentanyl (UNODC, 2020). juga data lain menyebutkan bahwa peredaran narkoba di indonesia terutama dari jenis ganja dan sabu terus mengalami peningkatan (INDA, 2021). pun dalam konteks Jawa Barat, Jabar menjadi provinsi tertinggi kasus narkotika ke-4 se-Indonesia berdasarkan data BNN tahun 2020 dengan 2.494 kasus.

Selanjutnya Ia memaparkan bahwa data diatas bukan merupakan statistik yang hanya dilihat sebagai pergerakan angka, namun harus diperhatikan sebagai sebuah fenomena masyarakat yang mengkonsumsi/terlibat narkotika berada dalam jumlah yang besar. “Hal ini perlu diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat guna menyelamatkan Jabar dari jaringan narkotika nasional dan internasional.” Tutur Fikri.

Hadir dalam acara ini sebagai narasumber, Ratna Komala, S.Pd., MM, Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Ratna Komala memberikan paparan mengenai asal-usul peredaran narkotika di Jawa Barat yang terkait dengan jaringan internasional The Golden Triangle, capaian BNNP Jabar tahun 2021-2022, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan BNNP Jawa Barat dalam mencegah peredaran narkotika di Jabar.

Pada tahun 2021, BNNP Jabar berhasil menggagalkan distribusi Shabu seberat 9,9Kg, 302Kg Ganja, serta narkotika lainnya dengan jumlah tersangka sebanyak 58 orang. Sedangkan pada tahun 2022, BNNP Jabar berhasil mengamankan 2,6Kg shabu, 67,3Kg ganja, serta narkotika jenis lainnya dengan jumlah tersangka sebanyak 58 orang.

Ratna Komala menambahkan, semoga dengan terus berikhtiarnya BNNP Jabar beserta masyarakat, peredaran narkotika bisa terus ditekan dalam rangka perang terhadap Narkoba.

Acara diskusi mingguan RISDEM merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh organisasi tersebut, selain acara diskusi, RISDEM juga menyelenggarakan berbagai acara lainnya seperti seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang bertujuan sebagai ikhtiar memberikan wawasan dan solusi terkait masalah sosial dan politik di Jawa Barat (RISDEM/ adm). 

RISDEM Ajak KPU, Dinkes, serta IDI Rumuskan Pola Kerja Sehat Petugas Pemilu

By: RISDEM on January 05, 2023 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung- RISDEM Kembali mengadakan diskusi mingguan secara daring (4/1/23) dengan tema “Pemilu-Pemilukada di Jabar Kudu Aman-Salamet!”. Dengan narasumber yang kompeten untuk membicarakan hal ini, diantaranya; Muhammad Revandi, S.IP (KPU Provinsi Jawa Barat), dr. Vini Adiani Dewi (Dinkes Provinsi Jawa Barat), dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si. (IDI Kota Bogor/Dosen IPB University), serta Ari Permana, S.Pd. (PPS 2019 Desa Sindangsari Kec. Ciranjang-Cianjur).

Direktur RISDEM, Fikri Audah NSY, menjelaskan bahwa acara diskusi ini dilatarbelakangi oleh pembahasan internal RISDEM bahwa proses pemilu 2019 yang menewaskan banyak pejuang demokrasi perlu dijadikan pelajaran penting serta dipersiapkan antisipasinya guna menghadapi pemilu-pemilukada tahun 2024 agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dalam sebuah penelitian tentang analisis evaluasi badan adhoc pemilu 2019, bahwa petugas KPU yang paling banyak merasakan sakit adalah KPPS/TPS (62%), disusul oleh PPS (24%), PPK (9%), Linmas (5%), serta komisioner KPU (<1%) (Husain dkk, 2020). Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa petugas KPPS/TPS merupakan petugas yang paling banyak merasakan sakit atau beban kerja yang paling berat dikarenakan oleh banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan serta batas waktu yang dimiliki. Dengan data ini kita bisa membuat keputusan untuk memproteksi petugas KPPS/TPS sehingga korban bisa diminimalisir.

Kondisi ini senada dengan penjelasan Ari Permana, ia menuturkan bahwa memang tugas PPS dan KPPS dirasa berat terutama pada H-1 sampai H+1 pencoblosan. Ini dikarenakan harus melakukan penyiapan logistik pemilu, menjaga TPS serta kotak suara dan surat suara, juga harus melakukan penghitungan hasil pemilu.

Menanggapi hal ini, Muhammad Revandi (KPU Jabar), menjelaskan bahwa KPU RI sedang berusaha untuk mengatasi beban berat petugas KPU di lapangan, salahsatunya dengan dilakukan ‘penggodogan’ format formulir penghitungan suara yang diharapkan akan meringkankan kerja dilapangan, selain itu, saat ini juga KPU RI sedang merancang surat suara yang lebih memudahkan dalam proses penghitungan suara oleh badan Adhoc.

Selanjutnya, penyampaian dari dr. Vidi Adiani Dewi, beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat siap untuk kolaborasi untuk mensukseskan pemilu-pemilukada 2024, karena SKPD di Jawa Barat sudah terbiasa dengan berkolaborasi, bukan hanya pada momen Pemilu/Pemilukada, juga pada saat Natal-Tahun Baru, Covid-19, serta pada setiap momen kita memang sudah terbiasa untuk berkolaborasi. Kami meminta kepada KPUD Jawa Barat untuk melibatkan kami Dinkes Jabar dalam upaya pencegahan seperti tahun 2019 kemarin dimana petugas pemilu banyak yang meninggal.

Sebagai penutup, penyampaian dari dr. Naufal mengingatkan tentang pentingnya pola hidup dan pola kerja sehat untuk mengatasi tekanan fisik dan psikis bagi para petugas pemilu. dr. Naufal menjelaskan bahwa petugas perlu setidak-tidaknya untuk melakukan olahraga 1 minggu sekali, membiasakan tidur cukup, serta perlunya kontrol berkala para petugas pemilu terutama yang sudah terindikasi memiliki penyakit.

Diskusi ini ditutup dengan penyampaian rekomendasi dari Direktur RISDEM, bahwa Pemilu-pemilukada 2024 mendatang mesti terlaksana dengan aman tanpa ada korban jiwa, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, KPU perlu untuk melaksanakan pola kerja sehat di lingkungan KPU untuk meminimalisir korban, salahsatunya dengan diadakannya olahraga bersama minimal satu pekan satu kali, penyediaan suplemen bagi PPS dan KPP/Petugas TPS 2 minggu sebelum pencoblosan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah setingkat terutama Dinas Kesehatan untuk mencegah korban berjatuhan. (adm/RSDM)

Paparan KPU Jawa Barat dalam Diskusi Terbuka RISDEM

By: RISDEM on December 02, 2022 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Dalam Diskusi terbuka RISDEM tentang DPT Berkualitas Pemilu Berintegritas (30/11/2022), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Kepala Divisi Data dan Informasi, Drs. Undang Suryatna, M.Si., menyampai poin serta gagasan penting yang bisa dicermati bersama.

Poin penting utama adalah KPU Provinsi Jawa Barat sampai saat ini terus bekerja untuk mensukseskan tahapan pemilu, termasuk di dalamnya adalah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilhan (DP4).

Undang menjelaskan, bahwa dasar hukum tentang daftar pemilih adalah UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta PKPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Adapun dalam pemutakhiran data pemilih, KPU berpegang pada 10 prinsip utama, yaitu; komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta aksesibel.

Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU melakukan sinkronisasi DPT terakhir yang telah dimutakhirkan dengan data DP4 dari Kemendagri, selanjutnya KPU berkoordinasi untuk mendapatkan masukan dan penyusuaian data dari kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya dari Kementerian Luar Negeri untuk WNI yang tinggal di Luar Negeri.

Berikut alur lengkap proses pemutakhiran data & penyusunan daftar pemilih:

Paparan Disdukcapil Jabar dalam Diskusi Terbuka RISDEM

By: RISDEM on December 02, 2022 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Dalam Diskusi terbuka RISDEM tentang DPT Berkualitas Pemilu Berintegritas (30/11/2022), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Buldansah, AP., MM., menyampai poin serta gagasan penting yang bisa kita cermati bersama.

Hal yang dikedepankan adalah bahwa Disdukcapil Provinsi Jawa Barat saat ini telah menyelesaikan proses perekaman KTP-el sebanyak 98,81%, dan target sisanya, atau sekitar 1.681.903 penduduk akan dikejar di tahun 2023 dan 2024 mendatang sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat Jawa Barat serta dukungan data berkualitas bagi pemilu/pilkada serentak.

Ia juga menambahkan, bahwa saat ini Jawa Barat banyak dihuni oleh SDM produktif yang menjadi cikal bakal kemajuan kedepan, menuju Indonesia emas tahun 2045. Demografi di Jawa didominasi oleh Gen-Z (24,67%), Milenial (23,5%), Gen-X (21,2%), Post Gen-Z (16,44%), Baby Boomer (12,67%), dan Pre-Boomer (1,7%). Dengan data ini ia menjelaskan, selain akan mendapat keuntungan bonus demografi melalui usia produktif yang melimpah, Jawa Barat akan menjadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia, dengan proyeksi pada Pemilu 2024 sekitar 35.894.49 jiwa, dan pada Pilkada 2024 sekitar 36.562.005 jiwa.

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data ini juga memberikan komitmen untuk terus memberikan data yang berkualitas bagi setiap lembaga yang membutuhkan, karena kedapan, identitas NIK, akan menjadi kunci untuk setiap proses administrasi di Indonesia, termasuk diantaranya pemilihan umum/kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil telah melalukan inovasi untuk menerbitkan Digital ID, suatu inovasi bidang digital yang memuat kartu identitas penduduk dalam bentuk digital pada platform di smartphone. Dengan inovasi ini, ia berharap proses update data administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan akurat karena dilakukan oleh user/individu sendiri. Selain daripada itu, Buldansah juga menambahkan, bahwa jika Digital Id ini bisa terlaksana dengan baik, dapat menghemat anggaran sekitar 400an miliar, dana yang dihemat dari pos pengadaan blanko KTP-el.

Sebagai penutup, Buldansah mengingatkan bahwa masyarakat harus memastikan bahwa mereka mempunyai data kependudukan yang lengkap dan benar, cek kembali identitas pastikan data sudah benar, dan dalam hal ini, ia berpesan untuk cek NIK masyarakat sudah terdaftar sebagai daftar pemilih. (adm/RSDM)

Paparan Bakesbangpol Jabar dalam Diskusi Terbuka RISDEM

By: RISDEM on December 02, 2022 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Dalam Diskusi terbuka RISDEM tentang DPT Berkualitas Pemilu Berintegritas (30/11/2022), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Herry Pasya Sumbada, A.TD, menyampai poin serta gagasan penting yang bisa dicermati bersama.

Hal utama yang disampaikan adalah bahwa Provinsi Jawa Barat berhasil menempati peringkat ke-9 dalam urutan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 yang lalu, dan berharap pada rilis tahun 2022 mendatang yang akan keluar pada bulan April-Maret 2023, akan menempati posisi 3 besar. Ini merupakan prestasi bersama, bahwa demokrasi di Jawa Barat khususnya berada pada level yang baik. Atas arahan Gubernur, Ia juga mengingatkan kepada Dinas-Dinas lain untuk mengerjakan 21 indikator guna kelengkapan Indeks Demokrasi Indonesia.

Herry juga menyampaikan bahwa, Jawa Barat menganggarkan lebih dari 1 trilyun rupiah (skema dana cadangan daerah -DCD-) untuk pemilu/pilkada serentak mendatang yang teralokasi kepada KPU, Bawaslu, Polda Jabar, Polda Metro, Kodam Siliwangi, dan Kodam Jaya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menunjang proses demokrasi di Jawa Barat agar tercipta suasana yang kondusif dan berjalan dengan lancar.

Catatan lain dari Kabid Poldagri Bakesbangpol ini ialah, bahwa pemilu tidak bisa diselenggarakan sendiri oleh KPU, jangan sampai tragedi meninggal petugas KPU 2019 terulang kembali di tahun 2024, apalagi pemilu akan dilaksanakan pada musim penghujan (bulan Februari dan November), perlu antisipasi lebih agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan tidak ada korban jiwa.

Ia menambahkan, salah satu cara yang bisa ditempuh ialah, pemerintah dalam setiap level mengharuskan kerjasama untuk mensukseskan pemilu. Ambil satu contoh, misalnya Kemenkes/Dinkes bekerjasama dengan KPU untuk menyediakan cek kesehatan bagi petugas pemilu, dan mengadakan pemberian multivitamin. Hal ini penting, jika setiap sektor mendapat dukungan, maka beban berat pemilu tidak akan ditanggung KPU seorang. (adm/RSDM)

DIGITALISASI PEMILU, ALTERNATIF PROSES PEMILIHAN DI INDONESIA

By: RISDEM on December 02, 2022 / comment : 0 Wilayah

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Perkembangan teknologi digital dan internet dewasa ini tidak dapat dihindari, setiap aspek kehidupan telah berhasil diganti atau setidaknya dikolaborasikan dengan teknologi, terutama pada saat Covid-19 ketergantungan manusia pada teknologi semakin besar karena adanya pembatasan interaksi.

Dalam bidang kenegaraan, terutama proses pemilihan, peran teknologi sangat penting dalam menunjang setiap tahapan. Saat ini, penyelenggara pemilu, KPU, telah mengkolaborasikan teknologi untuk berbagi data-informasi kepada masyarakat luas, mulai dari program Open Data KPU, SIAKBA, JDIH, SIDALIH, serta PPID sebagai sebuah kemajuan dalam bidang penyelenggaraan pemilu.

RISDEM menilai, data sebagai informasi berharga abad ini perlu dikelola dengan maksimal sehingga dapat memudahkan kinerja. Data Pemilih merupakan informasi mengenai tiap individu yang dinilai memenuhi syarat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum/kepala daerah. Data ini diambil dari basis data Kemendagri (Dirjen Dukcapil) yang diserahkan kepada KPU untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum pada akhirnya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

Setiap tahun menjelang pemilihan proses ini berulang demi mendapatkan data terbaru, dan proses yang dilakukan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Kami menilai, perlu diciptakan sebuah sistem pendataan/pendaftaran pemilih yang baru, lebih efisien dan akurat. Sebagai alternatif solusi kedepan, pemilihan bisa memaksimalkan fungsi KTP-el. kartu identitas masyarakat Indonesia ini perlu dikolaborasikan dengan bentuk digital (KTP-el Digital), sehingga perubahan data yang sangat dinamis dari masyarakat bisa terekap dengan cepat dan akurat karena proses update data dilakukan secara mandiri melalui aplikasi berbasis smartphone. Selanjutnya, data yang sudah terupdate bisa dijadikan patokan bagi daftar pemilih tetap, dengan cara pemerintah mewajibkan untuk update data menjelang pemilihan dengan syarat-syarat dokumen tertentu yang diverifikasi pada aplikasi KTP-el Digital.

Dengan demikian, KTP-el bisa menjadi satu-satunya syarat untuk dapat memilih dalam proses demokrasi di Indonesia, yang dikolaborasikan dengan mesin pembaca KTP-el yang dilengkapi dengan data bahwa individu sudah melakukan pemilihan / belum, dan yang terpenting sistem ini perlu ditunjang dengan e-voting/e-rekapitulasi sehingga dinamis dalam melakukan pencoblosan.

Sebagai contoh kasus, orang Bandung yang bekerja di Yogyakarata, melalui skema diatas, dalam pemilu/pilkada serentak dapat melakukan pemilihan presiden/kepala daerah plus caleg dengan dinamis karena tidak memerlukan surat suara, cukup tampilan kerta suara online yang disesuaikan dengan data individu tersebut. Mesin pemilihan tentu saja bisa diganti alternatif menjadi seperti ATM yang ada dibeberapa titik, diharapkan dengan adanya sistem seperti ini, efektifitas pemilihan, rekapitulasi suara, dan partisipasi pemilih dapat meningkat.

Meskipun demikian, hal ini bukan tanpa celah. Perlu adanya kajian serius terutama dalam hal keamanan data, kerahasiaan pilihan yang dijamin, sistem yang digunakan, serta tak luput dari biaya yang besar dan kesiapan penyelenggaran serta masyarakat.

Meskipun ada beberapa catatan, namun kiranya tak bisa dielakan lagi bahwa trend kedepan pemilihan akan menjadi digital. Hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ialah dilakukan percobaan-percobaan pada skala yang lebih kecil untuk menguji sistem dan praktik di lapangan. Pilkades, Pemilihan Ketua Osis/BEM, pemilihan organisasi swadaya masyarakat yang dipilih secara sukarela untuk menerapkan hal tersebut, bisa menjadi ‘eksperimen’ sempurna dalam mematangkan sistem pemilihan nasional kita. (adm/RSDM)

RISDEM Hadiri Forum Kemitraan Ormas Se-Jawa Barat

By: RISDEM on October 14, 2019 / comment : 0 Wilayah

IMMI GELAR DISKUSI PUBLIK BERSAMA TOKOH JAWA BARAT

By: RISDEM on July 10, 2019 / comment : 0 Wilayah